Yang Terhormat Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik lndonesia,

Hadirin yang berbahagia,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera bagi kita semua,

Om Swastiastu, Namo Buddhaya

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat memenuhi tugas konstitusional, yaitu Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019. Berkenaan dengan itu, kami menyampaikan Pendapat Akhir Pemerintah untuk pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan Yang Terhormat,

Pemerintah mengucapkan terimakasih kepada seluruh fraksi, komisi dan Badan Anggaran DPR-RI, yang telah melaksanakan proses pembahasan RUU APBN tahun 2019 dengan berbagai pandangan, masukan dan saran yang konstruktif, sehingga dapat dicapai kesepakatan APBN tahun 2019.

Pembahasan RUU APBN tahun 2019 ini dilaksanakan di tengah-tengah situasi geopolitik yang sangat menantang, dan ekonomi global yang mengalami perubahan secara fundamental paska krisis keuangan global sepuluh tahun lalu. Hal ini mengakibatkan tantangan gejolak arus modal global yang tidak mudah dan berimplikasi pada perubahan asumsi makro dan alokasi anggaran belanja Proses pembahasan RUU APBN tahun 2019 berjalan sangat dinamis diantara kelengkapan DPR maupun antara DPR dengan Pemerintah.

DPR memiliki hak budget sesuai amanat konstitusi yang diatur dalam Undangundang, serta dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dari daerah pemilihannya. Dengan semangat transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas konstitusi dan tetap mentaati landasan hukum yang mengatur penyusunan APBN, termasuk UU MD3 dan UU Keuangan Negara, Pemerintah berterima kasih kepada DPR yang telah menyetujui penyelesaian RUU APBN tahun 2019 sesuai ketentuan perundangan…

Halaman 2

Pemerintah meyakini bahwa semangat bersama antara Pemerintah bersama DPR untuk menyusun APBN tahun 2019 sebagai instrumen yang kredibel, berkelanjutan dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan dan tujuan bernegara sesuai harapan masyarakat, merupakan tugas yang harus terus dijaga dan diperjuangkan bersama. Semangat untuk mengatasi berbagai masalah bangsa dan keinginan untuk memacu pembangunan secara merata dan cepat, tetap disandingkan dengan prinsip kehati-hatian serta menjaga kesinambungan kemajuan dari instrumen keuangan negara secara berkelanjutan.

Proses pembahasan RAPBN berujung pada kesepakatan mengenai besaran penerimaan negara, alokasi anggaran untuk belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa, serta pembiayaan dan investasi. Kesepakatan ini merupakan refleksi dari semua niat dan keinginan kita untuk memajukan negara, yang tertuang dalam berbagai kebijakan yang diambil untuk mendukung investasi, pembangunan sumber daya manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melindungi kelompok paling rentan, serta menjaga stabilitas perekonomian ditengah gejolak ekonomi global yang sangat menantang.

APBN tahun 2019 juga disepakati sebagai instrumen untuk terus menjaga keamanan dan stabilitas nasional dalam menyukseskan pesta demokrasi tahun 2019. Pemerintah berharap pelaksanaan APBN tahun 2019 dilakukan dengan menjaga secara teguh tata kelola yang baik dan disertai semangat bebas korupsi, baik di sisi Pemerintah di tingkat pusat dan daerah maupun pada sisi DPR, sehingga rakyat dan bangsa Indonesia mendapatkan manfaat maksimal dari sumber daya APBN tersebut.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sebagai konsekuensi dari perekonomian terbuka dan hubungan antar negara yang saling terkait, Indonesia tidak terlepas dari pengaruh dinamika global. Hal ini tidak berarti bahwa perekonomian dan APBN dalam kondisi rentan. Justru dengan strategi dan kebijakan yang tepat, kita dapat memanfaatkan hubungan antar negara dan keterbukaan ekonomi untuk memacu kemajuan ekonomi dan sosial kita. Sejarah negara-negara Asia atau bahkan dunia Barat yang mencapai kemajuan ekonomi, semuanya selalu mengadopsi dan memanfaatkan keterbukaan dan kompetisi yang sehat. APBN sebagai instrumen pembangunan menjadi sarana yang strategis untuk mempersiapkan dan memperkuat Indonesia dalam mengatasi tantangan dan sekaligus memanfaatkan dinamika perekonomian global. Dengan kebijakan fiskal yang tepat dan konsisten disertai

Halaman 3

kebijakan struktural dari kementerian dan lembaga lainnya, kita dapat memperkuat fondasi ekonomi Indonesia. Dalam suasana gejolak global, APBN sebagai alat stabilisasi, alokasi dan distribusi dapat menjadi instrumen untuk menjaga fundamental ekonomi nasional tetap sehat dan stabil, dan tetap memberikan stimulasi bagi perekonomian nasional dan memberikan jaring pengaman yang baik. Untuk menjadi instrumen stabilisasi, alokasi dan distribusi yang efektif dan kredibel, APBN harus dijaga kesehatan dan keberlanjutannya. Hal ini yang sudah dan sedang dan akan terus dilakukan pemerintah melalui postur APBN dengan tingkat dehsit yang semakin menurun dan keseimbangan primer mendekati nol. Desain APBN 2019 menggambarkan optimisme namun dengan tetap menjaga kehati-hatian karena memang lingkungan yang kita hadapi penuh tantangan. Kehati-hatian dan kewaspadaan tidak berarti perekonomian dan APBN kita rapuh, justru kita bersikap demikian untuk menjaga perekonomian yang sedang memiliki momentum positif agar tidak menjadi rapuh dan rentan.

Tantangan nyata pada tahun mendatang adalah perekonomian dunia masih dibayangi oleh ketidakpastian, antara lain bersumber dari Amerika Serikat yang melakukan normalisasi kebijakan moneter, kebijakan fiskal yang pro-cyclical, yang menyebabkan kenaikan suku bunga dan imbal hasil (yield) surat berharga Amerika yang berimbas ke seluruh dunia, penguatan dollar Amerika Serikat dan pengetatan likuiditas yang menyebabkan arus modal keluar dari negara-negara emerging yang menyebabkan tekanan pada nilai tukar mata uang berbagai negara, termasuk Indonesia.

Selain itu perang dagang AS dan Tiongkok, ketidakpastian skenario Brexit dan di berbagai negara Eropa, serta ketegangan geopolitik di beberapa kawasan dunia menyebabkan meningkatnya risiko negatif bagi ekonomi global. IMF telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,7 persen, dan’ sebelumnya sebesar 3,9 persen. Demikian pula tingkat perdagangan dunia yang diturunkan menjadi sebesar 4,0 persen dari sebelunmya 4,5 persen.

Dengan meningkatnya risiko negatif dari perekonomian global, kita harus meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian dalam menjaga perekonomian nasional. Untuk itu, penetapan target-target perekonomian kita harus diperhitungkan secara lebih realistis, menyesuaikan dengan kondisi perekonomian global, sehingga kebijakan fiskal melalui APBN 2019 menjadi kredibel dan efektif untuk mendukung peningkatan kesejahteraan yang merata dan penunman tingkat kemiskinan.

Halaman 4

Pertumbuhan ekonomi tahun depan masih bersumber dari konsumsi rumah tangga yang diharapkan tetap tumbuh stabil, serta penumbuhan investasi yang menunjukkan momentum pemulihan. meskipun risiko kenaikan suku bunga, nilai tukar dan lingkungan global akan menjadi tantangan. Demikian juga ekspor yang diharapkan akan tumbuh dengan memanfaatkan harga komoditas, kebijakan yang mendorong ekspor, serta meningkatnya daya saing produk manufaktur.

Pemerintah dan DPR sepakat untuk menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,3 persen. Pemerintah juga akan tetap terus mengantisnpasi potensi downside risk terhadap pertumbuhan ekonomi yang mungkin terjadi. Dalam hal ini Pemerintah meyakini bahwa mengelola stabilitas ekonomi yang berkelanjutan dalam jangka panjang merupakan fondasi penting untuk menjaga kesinambungan kemajuan ekonomi melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan perbaikan kualitas kesejahteraan dan keadilan masyarakat.

Perubahan sentimen global yang sangat tinggi dan berjalan sangat cepat pada tahun ini, mempengaruhi arus modal ke negara emerging dan menguatnya mata uang dollar Amerika. Hal ini mengharuskan kita untuk menyesuaikan asumsi nilai tukar rupiah secara cepat dan tepat. Pemerintah mengapresiasi persetujuan DPR atas perubahan asumsi nilai tukar rupiah menjadi rata-rata Rp15.000 per dollar AS. Perubahan asumsi nilai tukar tersebut menjadi lebih sejalan dan kredibel sesuai tantangan dan kondisi neraca pembayaran Indonesia saat ini dan ke depan. Kerjasama dan dukungan DPR untuk menyusun APBN tahun 2019 yang realistis dan kredibel sangat kami hargai.

Selanjutnya, sebagaimana laporan Ketua Badan Anggaran tadi, secara lengkap besaran asumsi dasar ekonomi makro tahun 2019 ditetapkan sebagai berikut: (1) pertumbuhan ekonomi 5,3 persen; (2) intiasi 3,5 persen; (3) nilai tukar Rupiah terhadap dollar Amerika Serikat Rp15.000/US$; (4) tingkat suku bunga SPN 3 bulan 5,3 persen; (5) harga minyak mentah lndonesia US$70 per barel; (6) lifting minyak bumi 775 ribu barel per hari; dan (7) lifting gas bumi 1.250 ribu barel setara minyak per hari.

Dengan asumsi dasar ekonomi makro tersebut, serta berbagai langkah kebijakan yang akan ditempuh di tahun 2019 mendatang, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp2.165,l triliun. Sementara itu, anggaran belanja negara ditetapkan sebesar Rp2.46l,1 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran dalam APBN tahun 2019 mencapai Rp296,0 triliun, atau setara dengan 1,84 persen dari PDB. Defisit ini merupakan yang terendah sejak lima tahun terakhir, mencerminkan

Halaman 5

kuatnya kesepahaman Pemerintah dan DPR untuk menciptakan APBN yang sehat dan berkelanjutan. Meskipun defisit APBN tahun 2019 ditetapkan lebih rendah dari perkiraan defisit APBN di tahun 2018, namun Pemerintah tetap menjalankan kebijakan fiskal yang ekspansif untuk mendukung kegiatan ekonomi dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara, sehingga tetap memberikan dorongan yang optimal bagi perekonomian nasional.

Pada sisi pendapatan negara, target penerimaan perpajakan tahun 2019 disepakati sebesar Rpl.786,4 triliun. Target penerimaan perpajakan tersebut secara nominal tumbuh 15,4 persen dari outlook realisasi APBN tahun 2018, cukup menantang namun realistis untuk dicapai. Strategi dan kebijakan perpajakan tahun 2019 adalah dengan melakukan penggalian sumber pendapatan negara dengan tetap mendukung iklim investasi dan daya saing ekspor, serta terus mendorong peningkatan kepatuhan, melalui reformasi administrasi perpajakan yang lebih sederhana dan transparan. Dorongan terhadap perekonomian dilakukan dengan pemberian insentif perpajakan, seperti tax holiday dan tax allowance, juga insentif untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan kebijakan tersebut diharapkan tax ratio tahun 2019 dapat mencapai 12,2 persen terhadap PDB.

Di bidang kepabeanan dan cukai, Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan teknis antara lain berupa penyempurnaan penggunaan teknologi informasi (IT), intensifikasi kebijakan tarif, kelancaran arus lalu lintas barang, administrasi dan organisasi pemungutan, serta pemberantasan penyelundupan.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2019 ditargetkan mencapai Rp378,3 triliun atau naik 8,3 persen terhadap perkiraannya di APBN tahun 2018. Perubahan regulasi PNBP dengan ditetapkannya UU Nomor 9 tahun 2018 tentang PNBP merupakan tonggak baru perbaikan tata kelola dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan PNBP. Kebijakan PNBP tahun 2019 diarahkan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan aset, dengan tetap mengedepankan kualitas pelayanan publik dan menjaga kelestarian

lingkungan.

Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan Yang Kami Hormati,

Belanja Negara dalam APBN tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp2.46l,l triliun atau meningkat 11,0 persen dari perkiraannya di tahun 2018, yang dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rpl.634,3 triliun dan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp826,8 triliun.

Halaman 6

Alokasi belanja pemerintah pusat tahun 2019 tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui peningkatan kapasitas SDM, penguatan infrastruktur, peningkatan efektivitas program perlindungan sosial, pelaksanaan agenda demokrasi, penguatan birokrasi yang efisien dan efektif, serta antisipasi ketidakpastian termasuk mitigasi risiko bencana. Pemanfaatan belanja ini harus dilaksanakan secara efektif dan eiisien, agar setiap rupiah belanja dapat memberikan manfaat yang optimal sesuai prinsip valuefor money.

Pemerintah sepakat dengan Dewan bahwa APBN tahun 2019 harus memberi perhatian pada masalah kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Untuk itu, dalam APBN tahun 2019 disepakati kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan kualitas SDM serta melanjutkan dan memperkuat program perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dan tidak mampu. Kebijakan-kebijakan itu bukanlah pengeluaran yang bersifat charity, namun merupakan wujud nyata optimalisasi peran APBN sebagai instrumen distn’busi yang efektif. Penguatan perlindungan sosial tahun 2019 didukung alokasi anggaran sebesar Rp385 triliun, antara lain melalui program bantuan sosial, dana desa, subsidi, dan dukungan pengembangan KUKM. Untuk meningkatkan efektivitasnya, maka programprogram perlindungan sosial yang ada terus disinergikan, sehingga dapat tersalurkan sesuai dengan ketentuan dan karakteristik penerima manfaat.

Pemerintah sangat menyambut baik perhatian yang sangat besar dari Anggota Dewan atas pengembangan kualitas SDM Indonesia sejalan dengan alokasi anggaran kesehatan dan anggaran pendidikan yang terus meningkat, hingga masing-masing mencapai Rp123,1 triliun dan Rp492,5 triliun. Kita harus bekerja sama untuk meningkatkan kualitas hasil pendidikan agar benar-benar membaik dan tidak tertinggal dari negara-negara ASEAN lainnya. Kami menghargai perhatian Dewan terhadap pembangunan perpustakaan dan penelitian, untuk memperluas akses terhadap literatur yang bermutu untuk meningkatkan pengetahuan dan penguatan kegiatan riset. Hal ini agar dapat meningkatkan kemampuan berinovasi untuk mendukung kebutuhan industri, dan pada akhimya memberikan nilai tambah terhadap perekonomian.

Pemerintah juga mengapresiasi persetujuan DPR atas kenaikan alokasi dana untuk PKH, yang dalam tahun 2019 manfaat yang diterima keluarga miskin meningkat dua kali lipat. Hal ini sejalan dengan langkah yang telah ditempuh selama ini untuk mempercepat pengurangan kemiskinan, mengingat PKH merupakan alat yang paling efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here